Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Ekonomi Kerakyatan

(Studi Kasus Dana Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal)

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat penting untuk mengelola keuangan negara, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan membangun negara. APBN bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (perubahan), dijelaskan bahwa APBN merupakan proses pengelolaan keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ditetapkan dengan undang-undang yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab serta pengunaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. pengelolaan keuangan negara dalam konteks ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada studi kasus di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perannya dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dampak dari masalah-masalah tersebut sangat signifikan terhadap efektivitas APBN dan alokasi dana yang tepat.